BENARKAH PRABOWO MELARANG PENDUKUNGNYA UNTUK DEMO DI MK.
bandarjudikiu.org
Pasca terjadinya kerusuhan 22 Mei di depan gedung KPU dan Bawaslu, Prabowo melunak. Saat sidang sengketa Pilpres berlangsung, ia meminta pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK.
“Kalau Anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK,” ujarnya saat itu, (11/06).
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengatakan, sudah ada delegasi dari BPN untuk mendampingi kuasa hukum Prabowo-Sandi. Dan, ia juga sudah mempercayakan apapun hasil keputusan sidang sengketa Pilpres nanti ke hakim MK.
Prabowo juga menegaskan, ia tidak ingin sama sekali ada kerusuhan dalam bentuk apapun di negeri ini. Do’i bersama Sandi berharap semua Kampret berprilaku sejuk, tenang dan damai, serta melaksanakan persaudaraan dengan semangat kekeluargaan.
Tidak hanya capres-nya saja lho yang meminta langsung pendukungnya untuk tidak datang ke sekitaran MK saat prosesi sidang sengketa Pilpres berlangsung, tapi juga penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera.
Mardani mengatakan, sebaiknya para followers mantan Danjen Kopassus itu ikut arahan Prabowo, yakni tidak datang ke MK untuk ikut aksi.
Jika arahan Prabowo itu dituruti oleh pendukungnya, seharusnya di MK dan sekitarnya akan lebih tenang, sejuk, damai, aman dan tentram. Masyarakat yang tinggal, lewat dan bekerja di sekitaran sana tidak akan merasa terganggu.
Aparat kepolisian pun tidak perlu berjaga, sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Dan tentunya, uang negara tidak akan terbuang sia-sia.
Karena, dalam mengamankan aksi atau demo tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata, instruksi dari Bapak Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno itu tidak digubris oleh pendukungnya. Terutama yang berasal dari kalangan ormas radikal dan intoleran.
FPI dan PA 212 tetap menggelar aksi di MK hari ini.
Namun, agar tujuannya tersamarkan, mereka menamakan aksi tersebut, Tahlilan Akbar 266, (26/06). Tercatat ada tiga ormas yang meninisiasi acara tahlilan di jalan raya itu, yakni PA 212, GNPF Ulama dan FPI.
Berdasarkan spanduk yang sudah tercetak, acara tahlilan tersebut dilaksanakan untuk mendo’akan petugas KPPS yang meninggal pasca penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 silam. Serta untuk mendoakan korban meninggal dunia pada demo yang berujung kerusuhan 21-22 Mei yang lalu.
Menurut sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabar, masa yang hadir di acara tahlilan itu tidak hanya berasal dari Jabodetabek saja lho, tapi ada juga yang berasal dari daerah lain. Artinya apa? Terlihat banget kalau ada pengerahan massa dalam aksi 266 ini.
Pertanyaannya, apa sih motif kelompok ormas rasa Parpol ini tetap menggelar aksi di sekitaran gedung MK? Bukankah mereka tidak mendapat restu dari sang capres pujaan hati? Begitupun dengan Polri, juga sudah melarang adanya aksih di MK.
Kegiatan tahlilan sebenarnya bagus, apalagi untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Dan tidak ada yang melarang kelompok masyarakat manapun untuk menjalankan ritual keagamaan tersebut.
Tapi yang menimbulkan pertanyaan di sini, kenapa mesti digelar di sekitaran gedung MK? Kenapa tidak di masjid atau di markas FPI? Dan kenapa juga dilaksanakan tanggal 26 Juni, mendekati pengumuman hasil sidang sengketa Pilpres 2019.
Inilah yang tidak masuk akal. Dan menimbulkan kecurigaan.
Menurut hemat penulis sih, Tahlilan Akbar ini dilaksanakan hanya untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya, yakni menekan hakim MK dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres. Karena, kalau mereka murni menggelar tahlilan untuk mendoakan petugas KPPS yang meninggal dunia, tentu tempatnya tidak akan di jalan raya yang notabene tempat mobil dan motor lewat.
Dan juga rekam jejak mereka itu lho yang sudah terbiasa menekan hakim dengan jalan demo. Dulu, saat kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok sedang booming-booming-nya, mereka menekan hakim agar memvonis Ahok seberat mungkin dengan cara menggelar aksi di depan PN tempat Ahok disidang.
Kemudian, saat Buni Yani dimejahhijaukan, mereka yang menamakan diri Solidaritas Alumni 212 juga menggelar demo, menuntut agar hakim membebaskan Buni Yani.
Jadi, pertanyaannya, Prabowo serius gak sih melarang pendukungnya untuk tidak menggelar demo di sekitaran gedung MK tersebut?
Silahkan pembaca Seword nilai sendiri.
Yang pastinya, melihat dari peristiwa ini, antara dua hal yang sebenarnya terjadi. Pertama, capres 01 melarang demo di MK itu adalah drama. Dan kedua, memang Prabowo sudah tidak didengarkan lagi oleh pendukungnya.
